Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 77 Tahun 2021 Tentang tentang Wakil Menteri (Wamen). Perpres tersebut memuat aturan Wamen yang periode jabatan sudah selesai mendapatkan uang penghargaan maksimal Rp 580 juta.
Perpres ini menuai kritik, apalagi di tengah suasana pandemi COVID-19. Anggota Komisi II F-Demokrat, Anwar Hafid, menyebut Jokowi harusnya peka atas kondisi masyarakat saat ini.”Sebenarnya ini kan hanya soal sense of crisis saja, di tengah rakyat sedang susah kita justru mempertontonkan seakan-akan negara fine-fine saja,” kata Anwar, saat dimintai tanggapan, Selasa (31/8).
Anwar melempar kritik pedas, negara seolah tidak peka dengan kondisi, menurutnya, negara menunjukkan sikap yang peka atas kritis akibat COVID-19 saat ini.”Gesture dan tindakan peka krisis harusnya dipertunjukkan oleh negara dan diimplementasikan secara nyata oleh pejabat negara,” kritik legislator dapil Sulteng ini.”Bukan justru menikmati fasilitas negara,” pungkas mantan Bupati Morowali ini.Dalam Pasal 8 ayat 2 Perpres 77/21 disebut uang penghargaan bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 580.454.000 untuk satu periode masa jabatan Wakil Menteri.
Kemudian dalam Pasal 8A dijelaskan bahwa besaran uang penghargaan yang diterima Wamen harus memenuhi syarat berikut:a. masa jabatan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 0,2 x uang penghargaan;b. masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 0,4 x uang penghargaanc. masa jabatan lebih dan 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 0,6 x uang penghargaan;d. masa jabatan lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 0,8 x uang penghargaan ataue. masa jabatan lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 1 x uang penghargaan.
Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-kritik-jokowi-soal-eks-wamen-dapat-rp-580-juta-rakyat-sedang-susah-1wREI4tAJ4p/full
