Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta PT BTIIG yang akan membangun pabrik smelter di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, dapat memberikan ganti untung atas lahan-lahan masyarakat, utamanya pemukiman dan perkebunan.
“Dengan dibelinya lahan tersebut otomatis masyarakat sudah kehilangan mata pencarian dan juga lahan untuk kedepan anak cucu mereka,” ujar mantan Bupati Morowali dua periode itu waktu tatap muka bersama warga
Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Sabtu (28/11/2021) lalu.
Kata politisi Demokrat itu, hal inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan pihak perusahaan. Sebab, soal lapangan pekerjaan sudah tentu, tapi belum tentu yang punya lahan itu bisa bekerja di perusahaan.
Dia juga mengingatkan agar lokasi pabrik smelter itu sebaiknya jauh dari pemukiman masyarakat.
“PT VALE itu jaraknya 7 kilo meter dari pemukiman masyarakat, kalau PT IMIP terlalu dekat dengan pemukiman, maknya dengan adanya dua perbandingan tersebut, sebaiknya kita semua berfikir untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik,” harap Anwar Hafid yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali H Syarifudin Hafid.
Apa yang dikatakan Anwar itu untuk menjawab keluhan serta pendapat masyarakat terkait rencana investor yang ingin membangun pabrik smelter pemurnian biji nikel yang lokasinya berada di desa, yakni Desa Topogaro, Ambunu dan Desa Tondo.
“Iya, dalam pertemuan itu, beberapa masyarakat menyampaikan, sekaligus mengadukan persoalan pembebasan tanah yang dinilai ada indikasi pemaksaan penyerahan lahan dan harga yang penawaran yang nilai rendah,” jelas Anwar kepada Metrosulteng, Sabtu (4/12/2021).
Pertama, kata Anwar, mereka mengeluhkan adanya pengukuran lahan mereka tanpa ada rapat dengan masyarakat, kedua mereka mengeluhkan adanya surat Kades Topogaro yang seakan-akan mengancam pemerintah akan menutup akses jalan ke Folili dan akan diserahkan ke pengelola kawasan industri, warga juga mengeluhkan harga yang rendah di banding dengan harga tanah di Bahodopi.
Merespon keluhan warga itu, Anwar Hafid tegas dan menolak adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai meresahkan masyarakat.
“Itu tidak benar pemerintah begitu, itu pemerintah untuk investor atau untuk rakyat,” tegas Anwar saat mendengar pendapat masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh diintimidasi dan di takut-takuti.
“Kalau Perusda mau maju silahkan, tapi jangan menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menekan rakyat, tidak boleh itu,” ujar Anwar Hafid.
Jadi ditegaskan lagi oleh Anwar, soal pembebasan lahan milik warga itu bukan ganti rugi tapi ganti untung.
“Pak Jokowi saja bilang tidak ada ganti rugi tapi ganti untung,bjadi siapapun yang mengintimidasi, kasih tau saya,” tegas Anwar.
