Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid merespons persoalan pengangkatan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Anwar, ke depan tidak ada lagi istilah ASN untuk tenaga honorer, melainkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami sampaikan kebijakan pemerintah ke depan, tetapi mungkin nunggu kita pensiun semua yang pertama pegawai kontrak. Jadi, misalnya APBD tahun ini sekian, pekerjaan ini-ini, maka direkrutlah pegawai (PPPK) yang akan melaksanakan APBD itu selama 1 tahun, setelah itu putus kontrak,” kata Anwar dalam keterangannya, Minggu (26/12/2021).
Anwar menjawab salah satu pertanyaan warga Desa Sakita, Bungku Tengah, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pertemuan Anwar dengan warga itu dalam rangka kunjungan resesnya sebagai anggota DPR.
Begitu pun tahun berikutnya, Anwar mengatakan akan dipilih orang-orang yang luar biasa kemampuannya, karena akan ada digitalisasi ASN. Anwar menyatakan ASN tidak melulu harus bekerja di kantor. Perkembangan teknologi mempermudah kinerja ASN.
“Setahun ke depan kita doakan untuk undang-undang yang baru sementara direvisi ini ada pasal yang mengangkat mereka tenaga honorer, tetapi mungkin pengangkatan mereka ini yang pertama dan yang terakhir, dihabiskan setelah itu tidak lagi istilah tenaga kontrak,” ucapnya.
Anwar mengatakan dahulu penerimaan PNS masih ditentukan oleh bupati. Namun, sekarang seleksi terpusat. Anwar menegaskan tidak ada yang bisa menjadi perantara atau calo seleksi CPNS.
“Jangan lagi percaya kalau ada orang yang tawarkan bisa luluskan calon PNS, anaknya Presiden Jokowi saja tidak lulus PNS,” ujar ketua DPD Partai Demokrat Sulteng ini.
Pada kesempatan itu, Anwar mengatakan tugasnya di Komisi II memang mengawasi pemerintah daerah (pemda), bahkan pemerintah pusat. Apabila ada penyelenggara pemerintahan di daerah yang tidak sesuai ketentuan, Anwar berkomitmen untuk berbicara keras.
“Setiap keputusan diambil bersifat menyeluruh untuk daerah. Di Komisi II, salah satu tugasnya yaitu menyetujui proses penerbitan sertifikat tanah. Jika ada permasalahan kami siap menampung dan memperjuangkan di Komisi II,” kata Anwar.
“Selain itu, kalau ada penerimaan pegawai itu juga tugas saya memberi data alokasi peneriman pegawai, baik guru, termasuk seleksi penerimaan tenaga administrasi maupun tenaga teknis lainnya,” imbuh Anwar.
Anwar menyampaikan rasa rindu dan senangnya berjumpa dan bernostalgia dengan warga Sakita. Pada kunjungan itu, Anwar didampingi oleh mantan Wakil Bupati Morowali SU Marunduh yang juga menjadi pasangannya saat menjabat sebagai bupati Morowali. “Saya rindu betul dengan Sakita ini,” ujar Anwar.
Kunjungan Anwar tersebut menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sambutan hangat disampaikan Sekretaris Camat Bungku Tengah Arman yang berharap agar Anwar dapat menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat.
“Reses dari anggota DPR dan salah satu putra terbaik Morowali, yang bertujuan menjaring aspirasi. Jadi, masyarakat jangan ragu menyampaikan usulan-usulan, keluhannya dan keinginannya pada beliau,” kata Arman.
Sumber: https://www.beritasatu.com/nasional/871833/anwar-hafid-respons-persoalan-tenaga-honorer
