Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi karena mengkhianati demokrasi, inkonstitusional, dan berbahaya.
Ia meminta wacana ini tegas diakhiri oleh Jokowi dan para pimpinan partai politik yang mengembuskan isu penundaan Pemilu.
“Kalau ide ini terus bergulir, bisa saja rakyat berontak, terjadi instabilitas. Kita tidak inginkan. Kami Fraksi Demokrat dengan arahan Ketum (Agus Harimurti Yudhoyono) berjuang untuk melawan. Karena ini penindasan demokrasi. Kita harus melawan jika tidak ingin diinjak-injak,” kata Anwar dalam diskusi virtual di YouTube Partai Demokrat dikutip kumparan, Senin (7/3).
“Kita sekarang saksikan perang Rusia-Ukraina tapi kita tidak pernah bayangkan kalau wacana ini jadi. Sehingga ketegasan semua pihak harus segera mengakhiri wacana ini baik Presiden, lembaga politik, pimpinan parpol kalau kenegarawanan mereka terlihat juga harusnya bersatu,” imbuh dia.
Anwar mengaku siap mundur dari kursi DPR jika penundaan Pemilu 2024 terjadi. Ia meminta ketegasan yang sama dapat diambil oleh kader Demokrat lainnya.
“Ketum (Agus Harimurti Yudhoyono) sudah tegas, itu harus diikuti ke bawahnya. Semua, misalnya, anggota Fraksi [Demokrat] di DPR buat petisi kalau menolak bersedia diperpanjang jabatan DPR RI, sehingga pada saat itu terjadi kita mundur, enggak usah ikut diperpanjang. Itu sikap tegas menurut saya. Jangan cuma masyarakat, tapi kita pelaku buat ketegasan itu,” ungkap dia.
“Saya kalau ini terjadi, saya akan taat konstitusi bahwa masa jabatan saya hanya lima tahun. Kita tunggu Pemilu berikutnya. Kalau Fraksi Demokrat bisa lakukan, ini sebuah kekuatan moral. Semua anggota fraksi di provinsi, [kalau bisa] buat pernyataan kita akan taat konstitusi masa jabatan 5 tahun, kalau terjadi perpanjangan tidak akan bersedia dilantik karena melawan konstitusi,” terangnya.
Anwar menerangkan, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga kerap mengingatkan kader Demokrat untuk taat konstitusi. Sehingga ia menjamin, pihaknya tak akan menyambut usulan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Pak SBY sering menyampaikan, ‘andaikan saya boleh oleh UUD presiden itu bisa 3 periode, saya pastikan saya tidak akan maju lagi. Ini sering kami dengar, jadi dasar pemikiran kami,” terang dia.
“Kami fraksi Demokrat konsisten bahwa demokrasi ini harus berdasarkan konsistensi semua pihak. Jika kita bicara suatu kesepakatan kita harus konsisten laksanakan. Kalau tidak, terjadi hal-hal tidak diinginkan. Isu liar,” tambahnya.
Anwar mengaku heran wacana penundaan Pemilu kembali bergulir ketika KPU, DPR, hingga pemerintah sudah sepakat Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
Ia menilai para pimpinan parpol harusnya tak mengutak-atik produk politik yang telah disepakati bersama.
“Pemerintah, KPU, DPR sepakat pada 14 februari Pemilu dan Pilpres. Jadi aneh setelah ini disepakati, ada lagi yang lontarkan isu perpanjangan. Lebih lucu lagi isu ini muncul dari para pimpinan parpol yang seharusnya sadar apa yang kita lakukan di DPR itu produk kesepakatan politik,” paparnya.
“Tidak ada satu pun parpol yang tidak setuju di 14 Februari. Namun kemudian muncul Ketum Partai minta penundaan. Kita berharap elite politik itu harus sadar. Jangan kita giring karena k
Oleh sebab itu Anwar menegaskan tak ada alasan untuk menunda Pemilu, termasuk melalui amandemen UUD 1945 . Ia juga yakin, banyak sosok mumpuni yang bisa melanjutkan kinerja Jokowi sebagai pemimpin Indonesia.
Anwar menekankan, penundaan Pemilu 2024 berbahaya dan justru berpotensi menimbulkan perlawanan masyarakat. Terlebih di era digitalisasi, menurutnya semakin banyak masyarakat yang kini paham soal aturan sistem tata negara yang harusnya berlaku.
“Tidak ada satu pun alasan. Kalau pandemi, menurut survei, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan hari ini cukup tinggi. Jadi kenapa kita harus khawatir? Kinerja pemerintah baik, tidak ada alasan harus ditunda Pemilu,” ucapnya.
“Bangsa ini lebih 200 juta, banyak orang yang punya pemikiran cerdas, ide, bisa jadi presiden bawa Indonesia jadi lebih baik. Jangan-jangan ada kekhawatiran, sukseksi sekarang ini kalau berganti kepemimpinan program-program yang lalu tidak dilaksanakan? Tapi tidak signifikan kalau harus nabrak UUD atau revisi pemilu,” pungkas dia.
