Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid menilai keterlambatan penyelesaian proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin menjadi kerugian besar bagi negara, khususnya bagi masyarakat Makassar.
Menurutnya, dengan terjadinya keterlambatan yang berlarut membuat fungsi bandara menjadi tidak optimal, terlebih ketika bandara sedang akan mengalami lonjakan pengunjung seperti mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Menurut saya ini menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah, bahwa ke depan ini tidak boleh lagi terjadi (keterlambatan proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin). Karena ini merugikan masyarakat sesungguhnya. Sangat merugikan. Kenapa? karena harusnya lebih cepat digunakan tapi karena keterlambatan mungkin karena alasan profesionalisme dan sebagainya sehingga ini bisa terjadi,” kata Anwar saat ditemui Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/12/2023).
Pihak PT Wijaya Karya selaku kontraktor pelaksana proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin dinilai tidak siap. Sehingga, proyek yang telah dimulai sejak 2019 tersebut mengalami pengulangan addendum berkali-kali, dan ditargetkan baru bisa rampung Desember 2024.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah, bahwa ke depan pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan pekerjaan pada suatu badan atau perusahaan, sehingga hal yang sama tidak lagi terjadi pada proyek yang lain.
“Ini harusnya sudah dimanfaatkan tapi karena kondisi seperti itu sehingga harus bertahun-tahun. Dan kami di Komisi V DPR sudah beberapa kali melakukan peninjauan,” sambung Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Legislator Dapil Sulawesi Tengah ini pun memberikan peringatan kepada Kementerian terkait dan juga pihak pelaksana proyek, agar tidak ada lagi addendum berikutnya.
“Sehingga jika proyek tak juga kunjung usai pada Desember 2024 maka harus dilakukan pemutusan kontrak,” pungkasnya.
