JAKARTA – Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu masih menggelar rapat konsinyering hingga Selasa (5/10/2021) malam ini. Rapat ini digelar dalam rangka mencari titik temu antara semua pihak terkait jadwal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syamsurizal saat dikonfirmasi ihwal keputusan rapat konsinyering tersebut. Dia menyampaikan bahwa rapat tersebut masih berlangsung hingga malam ini.
“Masih dibahas malam ini,” kata Syamsurizal saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (5/10/2021) malam.
Sementara, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid juga membenarkan soal keberlangsungan rapat konsinyering pada malam ini. Dia mengaku, forum tersebut belum menemukan titik temu kesepakatan terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
“Sampai saat ini belum ada (kesepakatan jadwal Pemilu 2024),” ujar dia saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia secara terpisah.
Diberitakan sebelumnya, jelang rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu pada tanggal 6 Oktober mendatang, Komisi II DPR berencana menggelar terlebih dahulu rapat konsinyering dalam waktu dekat.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan bahwa rapat konsinyering ini digelar dalam rangka merespons adanya usulan pemerintah terbaru terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada tanggal 15 Mei.
“Rencana kami tanggal 2 dan 3 (Oktober) akan konsinyering DPR kemudian pemerintah dalam hal ini Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP,” ujar Doli di ruang Sekretariat Komisi II DPR, Selasa (28/9/2021).
Rapat tersebut diharapkan apa yang menjadi hasil kajian pemerintah bisa direspons langsung oleh masing-masing fraksi partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Sehingga, kata dia, di rapat tersebut semua pihak sama-sama mengetahui apa yang menjadi kendala dan rancangan jika Pemilu 2024 digelar 15 Mei. “Itu kita cari titik temunya. Sehingga tanggal 6 kami sudah punya pandangan yang sama untuk mengambil keputusan di Komisi II,” kata dia.
