in

Anggaran KPU Rp86 Triliun, Anwar Hafid: Segera Perbaiki Sistem IT Pemilu

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid mendesak agar KPU segera mengupgrade teknologi IT terkait persiapan Pemilu 2024. Karena ini sangat penting dan demi mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul. “Teknologi IT nya tentu harus yang terbaik, jangan sampai tertinggal. Karena IT yang terbaik, sudah pasti mahal,” katanya dalam diskusi “Pemilu Serentak 2024, Ujian Demokrasi?” bersama Anggota FKB DPR, Yanuar Prihatin di Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Diakui Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng bahwa penggunaan teknologi IT yang terbaik pada Pemilu Serentak 2024 agar menghasilkan demokrasi yang bermutu tinggi. Dengan cara ini, maka menghindari berbagai potensi kecurangan yang timbul. “Jadi, tidak masalah kalau anggaran KPU, khususnya untuk proyek IT itu membutuhkan anggaran yang besar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut mantan Bupati Morowali ini mengaku tak mempermalahkan usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp86 Triliun. Karena, KPU harus menggelar pemilu sebanyak kali, Pilkada serentak dan Pemilu Serentak. “Saya kira wajar saja Rp86 Triliun, tentu tidak signifikan dibanding dengan anggaran APBN yang mencapai Rp2.700 Triliun,” ucapnya.

Menurut Anwar, perbaikan IT merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditawar-tawar. Namun begitu, pihaknya tetap minta KPU menghemat anggaran yang tidak terlalu penting. “Misalnya pembangunan gedung atau kantor. Nah, pembangunan infrastruktur ini bisa difasilitasi Pemda, sehingga tidak menggunakan anggaran KPU dari APBN,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota FPKB Yanuar Prihatin mengakui kesejahteraan pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara perlu mendapat perhatian. Karena tanpa KPPS, maka pemilu sama sekali tidak ada artinya. “Saya kira wajar, petugas KPPU mendapat honor yang wajar, agar bisa mengonsums makanan sehat,” ujarnya.

Lebih jauh Yanuar menambahkan bahwa aktor kunci pelaksanaan Pemilu itu sesungguhnya adalah KPU. Karena ini amanat Undang-Undang. Jadi DPR dan pemerintah sifatnya hanya suporting saja.

Sumber: https://www.suarainvestor.com/anggaran-kpu-rp86-triliun-anwar-hafid-segera-perbaiki-sistem-it-pemilu/

Demokrat Tolak Opsi Pelaksanaan Pilkada Serentak Diundur Jadi 2025

Anwar Hafid Serap Aspirasi Warga di Parigi Moutong (Kegiatan Reses MP I Tahun 2021-2022)