JawaPos.com – Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar Pemilu 2024 ditunda satu sampai dua tahun menjadi sorotan berbagai pihak. Politikus Partai Demokrat, Anwar Hafid menegaskan, tidak ada alasan untuk melakukan penundaan agenda Pemilu 2024.
“Menunda pemilu sama artinya menunda tata demokrasi kita,” kata Anwar kepada awak media, Kamis (24/2).
Anggota Komisi II DPR RI ini mengingatkan, salah satu azas penting negara konstitusi dan demokrasi adalah berlangsungnya pemilu secara reguler. Karena itu, secara konstitusi Pilpres digelar dalam lima tahun sekali.
“Tidak ada demokrasi tanpa kepastian dan agenda demokrasi secara reguler,” ucap Anwar.
Oleh karena itu, mantan Bupati Morowali ini meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas menolak keinginan Cak Imin tersebut. Dia menegaskan, tidak ada alasan untuk mengggelar Pemilu 2024.
“Sebagai negarawan, Presiden Jokowi memang sudah seharusnya menolak wacana seperti itu, karena menciderai demokrasi kita,” tegas Anwar.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak yang sebelumnya sudah ditetapkan akan digelar pada 14 Februari 2024 agar diundur, satu hingga dua tahun lagi. Dia beralasan, pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun belakangan ini mengakibatkan stagnasi bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu belakangan ini, mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.
“Barusan saya menerima para pelaku UMKM, pebinis, analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting dan intinya prospek ekonomi kita pascapandemi, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap dua tahun pandemi yang tidak efesien,” ujar pria yang karib disapa Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).
Cak Imin menyebut, sejak 2021 sudah dilakukan restarting ekonomi yang cukup baik. Ke depan diharapkan akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang lebih baik. Juga akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibandingkan negara-negara manapun.
“Dari masukan para pakar dan hasil kunjungan saya ke berbagai daerah, mengalami masa-masa dua tahun dibilang inefisien karena pandemi dan stagnasi kegiatan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, terutama yang paling terpukul adalah UMKM yang mengalami masa sulit, tetapi juga sosial, pendidikan, politik juga mengalami stagnasi dua tahun,” pungkasnya.
